Bandung, Rabu 03 November 2021, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi ibu Irna,S.H.,M.H. mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Upaya Administratif dalam Pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) di Hotel Pullman Bandung yang dilaksanakan dari tanggal 3 s/d 5 November 2021, dalam kegiatan ini sekaligus diberikan penghargaan kepada Pengadilan Militer dan Tata Usaha Negara yang berprestasi, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berhasil mendapatkan Peringkat 2 (Dua) terbaik Pengadilan Tipe C dalam Penilaian Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) tahun 2020 dengan nilai 96.86 dan Peringkat ke 4 (Empat) terbaik Pengadilan Tingkat Pertama dalam Penilaian Video Profil Pelayanan Pengadilan Tahun 2021 dengan nilai 91.10, Penghargaan ini diberikan oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara Ibu Lulik Tricahyaningrum.

Jakarta-Humas: Perubahan iklim merupakan isu lingkungan hidup yang menjadi salah satu agenda penting di ASEAN. Hal ini karena isu tersebut menjadi isu lintas batas (cross border). Tindakan yang mengakibatkan kerusakan yang terjadi di suatu negara berdampak pada negara tetangga.
Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah Agung menyelenggarakan webinar internasional secara virtual dengan tema “Menuju Keadilan Iklim: Tantangan, Strategi dan Tren Masa Depan dalam Proses Penyelesaian Perkara Terkait Perubahan Iklim”, pada Senin 1 November 2021 sampai 4 November 2021. Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., membuka secara resmi acara yang diikuti oleh para hakim lingkungan hidup dari ASEAN tersebut.

Prof. Syarifuddin dalam sambutannya menyatakan bahwa perkara litigasi perubahan iklim di Indonesia merupakan perkara baru dan unik. Pertama, klaim perubahan iklim dikejar sebagai ganti rugi sekunder di bawah beberapa klaim gugatan primer lainnya (yaitu, pembalakan liar dan gugatan kebakaran hutan) karena fakta serupa yang mereka bagikan.

Kedua, alih-alih mengajukan tuntutan atas kerusakan iklim, pemerintah yang menjadi penggugat dalam perkara-perkara tersebut, terutama dalam perkara pembalakan liar dan kebakaran hutan, justru mengejar tuntutan biaya pengurangan emisi. Dengan menempuh jalan ini, pengadilan Indonesia telah membebaskan para penggugat dari tugas yang tampaknya mustahil untuk membuktikan hubungan kausal antara emisi Gas Rumah Kaca oleh tergugat dan kerugian penggugat akibat perubahan iklim. Dengan demikian, putusan pengadilan Indonesia menunjukkan bahwa litigasi perubahan iklim berbasis gugatan memang dimungkinkan.